Adhyaksa Dault Klarifikasi Video Dirinya Saat Hadir di Acara Hizbut Tahrir Tahun 2013

NegeriNews - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault mengklarifikasi rekaman video dirinya saat menghadiri acara Hizbut Tahrir tahun 2013. Beberapa hari ini, video yang direkam oleh aktivis HTI itu kembali disebarluaskan oleh beberapa akun di media sosial.

"Seperti banyak acara organisasi lain yang saya hadiri, saya dan beberapa tokoh hadir di acara HTI itu sebagai undangan. Saya bukan simpatisan HTI, apalagi anggota HTI," kata Adhyaksa dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Senin (1/5).

Akibat video tersebut, Adhyaksa difitnah anti Pancasila dan anti NKRI.

"Bagaimana mungkin saya dituduh anti Pancasila? Saya ikut pengkaderan dari bawah, sejak kuliah saya mengikuti P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), Tarpadnas (Penataran Kewaspadaan Nasional), Suspadnas (Kursus Kewaspadaan Nasional). Saya mengikuti Bela Negara dan sebagai kader Bela Negara, dan banyak lagi, sampai saya jadi Ketua Umum KNPI, kemudian jadi Menpora, kemudian sekarang menjadi Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka," paparnya.

Hingga detik ini, kata Adhyaksa, dimanapun dan setiap ke daerah, dirinya selalu menyampaikan pada generasi muda agar mempertahankan dan merawat Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Tahun 2016 kemarin, saya menggagas lomba foto #PramukaPancasila agar generasi muda menghayati dan mengamalkan Pancasila. Boleh teman-teman telusuri di internet.

Soal gagasan khilafah islamiyah, Adhyaksa menjelaskan memang ada keterangan dalam hadist. Tapi khilafah yang dia maksud adalah khilafah islamiyyah yang rosyidah, bukan khilafah yang berarti meniadakan negara, bukan khilafah versi Hizbut Tahrir, apalagi ISIS dan sejenisnya.

"Terkait video itu, harus dilihat juga tempat dan waktu saya berbicara, itu video empat tahun lalu. Sekarang tahun 2017, artinya video tersebut tidak relevan," katanya.

Masih dikatakan Adhyaksa, saat ini tidak ada persatuan Islam. Hari raya saja bisa berbeda. Kalau ada khalifah, maka perbedaan-perbedaan dalam ibadah-ibadah tersebut bisa ditiadakan.

"Sekali lagi, ini bukan khilafah yang meniadakan negara. Jadi Pancasila, UUD 45, NKRI Bhinneka Tunggal Ika harus kita pertahankan dan kita rawat untuk generasi selanjutnya. Pancasila sudah menjadi kesepakatan pendiri Republik Indonesia. NKRI harga mati," imbuh Adhyaksa.

"Saya masih ingat, saat awal reformasi lagi ramai-ramainya orang teriak negara federasi, negara serikat dan sebagainya. Saya sebagai Ketua Umum KNPI ketika itu langsung mengadakan kebulatan tekad NKRI harga mati. Saya daulat tokoh-tokoh nasional ketika itu seperti Pak SBY, Pak Amien Rais, Pak Wiranto, Pak AM Fatwa dan tokoh-tokoh lainnya untuk mendatatangani komitmen NKRI. Sekarang komitmen dan tandatangan beliau-beliau semua itu masih terpatri di dinding kantor DPP KNPI," demikian Adhyaksa. [rmol]

Baca Juga