Tantang Luhut, Amien Rais: Jika Kalah, Saya Akan Tiarap
NegeriNews - Eks Ketua MPR Amien Rais secara terbuka menantang Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan debat dan adu data soal reklamasi Teluk Jakarta. Jika reklamasi terbukti bermanfaat untuk masyarakat, maka politisi senior PAN itu siap mengaku kalah.
"Mari adu fakta dan data. Kalau data Pak Luhut reklamasi mengurangi banjir betul, ya sudah saya tiarap," ujar Amien, saat menjadi pembicara dalam seminar bertema stop reklamasi teluk Jakarta di gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Amien menyatakan, program reklamasi harus segera dihentikan atau dimoratorium. Baginya, pemerintah mempunyai pemikiran yang salah jika reklamasi menjadi solusi masalah laten banjir yang kerap melanda ibu kota.
Justru, katanya, reklamasi dapat memberikan efek kerusakan lingkungan lebih parah. Menurutnya, dalih reklamasi untuk mengantisipasi banjir yang dimiliki pemerintah bertolak belakang dengan yang dimiliki oleh sejumlah aktivis yang menentang reklamasi.
Reklamasi, ujar Amien, sejatinya bukan untuk kepentingan Jakarta dan negara. Tokoh reformasi ini menuding, proyek reklamasi dikerjakan oleh sejumlah pengembang hanya untuk kepentingan negeri China.
Lebih tajam lagi, Amin menuding program ini sudah menjadi ladang suap oknum pejabat. Berdasarkan informasi yang diterimanya, ada pejabat yang menerima dana dari pengembang sebesar Rp 10 triliun untuk mendukung reklamasi tersebut.
Selain memberi suap kepada oknum pejabat, Amien menyebut ada pendukung reklamasi yang sangat agresif dengan menyerang KPK dan BPK. Alhasil, program itu kini kembali dilanjutkan setelah sempat disepakati untuk disetop karena berdampak buruk terhadap lingkungan. "Tidak ada takutnya KPK dihajar, BPK dihajar. Saya pikir kok ini bisa berani, ada apa," geramnya. "Secara logis untuk kepentingan bangsa, ini harus kita hentikan bersama-sama," tambahnya.
Di acara ini, selain Amien yang jadi keynote speaker, beberapa tokoh juga jadi pembicara seperti Dosen Universitas Indonesia Sri Bintang Pamungkas, pakar teknik kelautan Institut Teknologi Bandung Muslim Muin, Country Manager International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) Irvan Pulungan, Sekjen Paguyuban Nelayan dan Pengolah Ikan (PNPI) Nelayan M. Ramli, dan Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara.
Seusai acara, Amien kembali menjelaskan kepada awak media ihwal tantangan debatnya itu terhadap Luhut. Bahkan, dia mengatakan sejumlah rekannya juga menolak dan siap adu argumentasi dengan pemerintah ihwal ini.
"Secara sangat lugas dan cukup kesatria Pak Marwan Batubara dan tim Pak Muchlis, kemudian tokoh-tokoh nelayan, Pak Bintang Pamungkas dan lain-lain, itu bersedia dengan senang hati adu data, adu kesahihan, apa legalitas itu kemudian manfaat dan sebagainya," katanya.
Bahkan, dia memberikan batas waktu dua pekan untuk pemerintah bersiap diri untuk melakoni debat terbuka. "Kami kasih waktu dua minggu. Kami hargai Pak Luhut, kita bicara baik-baik manfaat dan mudarat kita tinjau dari segala segi. Kedaulatan negara kita ini dijual apa nggak," ujar Amien.
Amien mengatakan, jika argumen dari tim penolak reklamasi tidak kuat, ia mempersilakan reklamasi dilanjutkan. "Tapi kalau Pak Luhut dan keliru seperti apa yang disampaikan Mas Anies dan Sandiaga Uno, dihentikan reklamasi itu. Kemudian semua kembali ke kepentingan rakyat," tutupnya.
Seperti diketahui, rencana pemerintah melakukan reklamasi teluk Jakarta terancam batal lantaran Ahok sebagai salah satu pengusung ide ini kalah dalam Pilgub DKI. Sementara pemenang, Anies Baswedan, justru berjanji menghapus program ini karena dianggap tidak pro-rakyat.
Nah, adu statement pun dimulai. Diawali pernyataan Luhut yang menyampaikan niatannya bertemu Anies guna menjelaskan apa itu reklamasi. Luhut menilai, Anies bersikap seperti itu karena tak mengetahui rencana detail reklamasi. "Mungkin kan Pak Anies belum tahu banyak soal reklamasi," kata Luhut, (20/4).
Luhut berharap, sikap Anies bakal berubah setelah mendapat gambaran utuh tentang rencana dan tujuan reklamasi. Belakangan, Menteri Luhut mengatakan bahwa pemerintah membuka kemungkinan untuk meninjau kembali proyek reklamasi Teluk Jakarta. Dengan syarat, ada kajian ilmiah yang menawarkan solusi lebih baik. Menurut Luhut, pemerintah saat ini masih menunggu kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Yang jelas, kata Luhut, data-data yang ada masih mendukung reklamasi. Misalnya, Ia menyebut bahwa apabila reklamasi tak dilaksanakan, tanah Jakarta akan mengalami penurunan antara 8 sampai 23 centimeter per tahun. Ia pun meyanggah tudingan bahwa proyek reklamasi hanya akan menguntungkan pengembang. Menurutnya, yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah keberlangsungan pembangunan.
Luhut menyatakan, proyek ini sudah dikaji sejak masa kepemimpinan Presiden Suharto pada tahun 1995, hingga diperbarui pada masa Presiden SBY. "Kalau ada yang komentar bahwa ini untuk kepentingan bisnis, pulau-pulau itu sudah dibagi sejak zaman Pak Harto. Jadi ya pulau-pulau itu untuk siapa, itu bukan urusan kami lagi," pungkasnya.[rmol]
"Mari adu fakta dan data. Kalau data Pak Luhut reklamasi mengurangi banjir betul, ya sudah saya tiarap," ujar Amien, saat menjadi pembicara dalam seminar bertema stop reklamasi teluk Jakarta di gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Amien menyatakan, program reklamasi harus segera dihentikan atau dimoratorium. Baginya, pemerintah mempunyai pemikiran yang salah jika reklamasi menjadi solusi masalah laten banjir yang kerap melanda ibu kota.
Justru, katanya, reklamasi dapat memberikan efek kerusakan lingkungan lebih parah. Menurutnya, dalih reklamasi untuk mengantisipasi banjir yang dimiliki pemerintah bertolak belakang dengan yang dimiliki oleh sejumlah aktivis yang menentang reklamasi.
Reklamasi, ujar Amien, sejatinya bukan untuk kepentingan Jakarta dan negara. Tokoh reformasi ini menuding, proyek reklamasi dikerjakan oleh sejumlah pengembang hanya untuk kepentingan negeri China.
Lebih tajam lagi, Amin menuding program ini sudah menjadi ladang suap oknum pejabat. Berdasarkan informasi yang diterimanya, ada pejabat yang menerima dana dari pengembang sebesar Rp 10 triliun untuk mendukung reklamasi tersebut.
Selain memberi suap kepada oknum pejabat, Amien menyebut ada pendukung reklamasi yang sangat agresif dengan menyerang KPK dan BPK. Alhasil, program itu kini kembali dilanjutkan setelah sempat disepakati untuk disetop karena berdampak buruk terhadap lingkungan. "Tidak ada takutnya KPK dihajar, BPK dihajar. Saya pikir kok ini bisa berani, ada apa," geramnya. "Secara logis untuk kepentingan bangsa, ini harus kita hentikan bersama-sama," tambahnya.
Di acara ini, selain Amien yang jadi keynote speaker, beberapa tokoh juga jadi pembicara seperti Dosen Universitas Indonesia Sri Bintang Pamungkas, pakar teknik kelautan Institut Teknologi Bandung Muslim Muin, Country Manager International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) Irvan Pulungan, Sekjen Paguyuban Nelayan dan Pengolah Ikan (PNPI) Nelayan M. Ramli, dan Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara.
Seusai acara, Amien kembali menjelaskan kepada awak media ihwal tantangan debatnya itu terhadap Luhut. Bahkan, dia mengatakan sejumlah rekannya juga menolak dan siap adu argumentasi dengan pemerintah ihwal ini.
"Secara sangat lugas dan cukup kesatria Pak Marwan Batubara dan tim Pak Muchlis, kemudian tokoh-tokoh nelayan, Pak Bintang Pamungkas dan lain-lain, itu bersedia dengan senang hati adu data, adu kesahihan, apa legalitas itu kemudian manfaat dan sebagainya," katanya.
Bahkan, dia memberikan batas waktu dua pekan untuk pemerintah bersiap diri untuk melakoni debat terbuka. "Kami kasih waktu dua minggu. Kami hargai Pak Luhut, kita bicara baik-baik manfaat dan mudarat kita tinjau dari segala segi. Kedaulatan negara kita ini dijual apa nggak," ujar Amien.
Amien mengatakan, jika argumen dari tim penolak reklamasi tidak kuat, ia mempersilakan reklamasi dilanjutkan. "Tapi kalau Pak Luhut dan keliru seperti apa yang disampaikan Mas Anies dan Sandiaga Uno, dihentikan reklamasi itu. Kemudian semua kembali ke kepentingan rakyat," tutupnya.
Seperti diketahui, rencana pemerintah melakukan reklamasi teluk Jakarta terancam batal lantaran Ahok sebagai salah satu pengusung ide ini kalah dalam Pilgub DKI. Sementara pemenang, Anies Baswedan, justru berjanji menghapus program ini karena dianggap tidak pro-rakyat.
Nah, adu statement pun dimulai. Diawali pernyataan Luhut yang menyampaikan niatannya bertemu Anies guna menjelaskan apa itu reklamasi. Luhut menilai, Anies bersikap seperti itu karena tak mengetahui rencana detail reklamasi. "Mungkin kan Pak Anies belum tahu banyak soal reklamasi," kata Luhut, (20/4).
Luhut berharap, sikap Anies bakal berubah setelah mendapat gambaran utuh tentang rencana dan tujuan reklamasi. Belakangan, Menteri Luhut mengatakan bahwa pemerintah membuka kemungkinan untuk meninjau kembali proyek reklamasi Teluk Jakarta. Dengan syarat, ada kajian ilmiah yang menawarkan solusi lebih baik. Menurut Luhut, pemerintah saat ini masih menunggu kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Yang jelas, kata Luhut, data-data yang ada masih mendukung reklamasi. Misalnya, Ia menyebut bahwa apabila reklamasi tak dilaksanakan, tanah Jakarta akan mengalami penurunan antara 8 sampai 23 centimeter per tahun. Ia pun meyanggah tudingan bahwa proyek reklamasi hanya akan menguntungkan pengembang. Menurutnya, yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah keberlangsungan pembangunan.
Luhut menyatakan, proyek ini sudah dikaji sejak masa kepemimpinan Presiden Suharto pada tahun 1995, hingga diperbarui pada masa Presiden SBY. "Kalau ada yang komentar bahwa ini untuk kepentingan bisnis, pulau-pulau itu sudah dibagi sejak zaman Pak Harto. Jadi ya pulau-pulau itu untuk siapa, itu bukan urusan kami lagi," pungkasnya.[rmol]
Post a Comment