Jabatan Plt Yang Dipegang Idrus Marham Ilegal

NegeriNews - Kedudukan Idrus Marham sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar dipersoalkan.

Politikus senior Partai Golkar, Zainal Bintang, menjelaskan, posisi Plt tidak dikenal dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) Golkar.

"Jabatan Plt yang dipegang Idrus Marham tidak sah karena tidak dikenal dalam AD/ART," tegas Bintang dalam diskusi bertajuk "Golkar Pasca Novanto" di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/11).

Apalagi, pengangkatan Idrus sebagai pengganti sementara Setya Novanto hanya diputuskan oleh rapat pleno DPP Partai. Padahal, seharusnya DPP harus melibatkan semua pengurus DPD I Golkar se-Indonesia.

"Ini hanya ditentukan oleh rapat sebagian kecil orang. Harusnya berdasarkan suara 34 DPD, DPP itu seharusnya meskipun terdiri dari ratusan orang tapi hanya satu suara," jelasnya. [rmol]

Baca Juga